Minggu, 20 Januari 2013



1.    Pendahuluan
Hukum itu buatan manusia, atau dapat dikatakan artifisial. Oleh karena hukum buatan manusia, pastilah ia memiliki maksud untuk dibuat. Dari sinilah filsafat diperlukan untuk mencari apa itu hukum, apa itu hakikat hukum.[1] Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia.[2] Namun juga, sampai saat ini dapat dikatakan belum ada mengenai jawaban tentang hakikat hukum itu, karena para ahli memandang hukum juga bergantung dari sudut pandangnya sendiri.
Salah satu sumbangan pemikiran tentang hukum adalah pemikiran dari O. Notohamidjojo, yang secara khusus dibahas dalam paper ini. Walaupun dari sudut pandangnya sendiri untuk mendefinisikan hukum, beliau juga menggunakan beberapa pemikiran dari ahli hukum untuk meramu dan mengkombinasikan hakikat hukum itu sendiri. Menurut beliau, sebagaimana yang diungkap penulis, bahwa hukum itu memiliki dua tujuan pokok, yaitu memanusiakan manusia dan keadilan (yang nanti akan dibahas tersendiri dalam pembahasan). Kedua tujuan ini sangat esensial sekali, karena hukum itu harus memiliki kedua tujuan tersebut.

PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA
MAJALAH TEMPO

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 April 2012, di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:
1.      - Ichsan Chairurizal, SH,  pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tanggulrejo, Salatiga
-    Mukti Adi Raharjo, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tegalrejo, Salatiga
Dalam hal ini mewakili dari pihak TEMPO, yang selanjutnya disebut P I H A K  P E R T A M A

1.      Pendahuluan
Lembaga peradilan adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci” (mission sacree) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “The Supreme Court is not court of justice, it is a court of law”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib, dan damai.[1] Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi dari lembaga peradilan ini, perlu adanya pendukung dari lembaga peradilan itu sendiri, yaitu sering disebut dengan tripilar penegak hukum. Di Indonesia, kita mengenal adanya tiga pilar penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Ketiga pilar penegak hukum ini harus berjalan bersama-sama dalam memberantas ketidakadilan dalam masyarakat dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya, ketiga penegak hukum tersebut memerlukan apa yang disebut dengan etika profesi hukum. Dalam hal ini, penulis mendahului dengan memberikan beberapa pengertian dari etika profesi hukum.

Kamis, 14 Juni 2012

Lima “Obat” Penawar Galau
   







 Jum'at, 27 April 2012

GALAU adalah kata yang sangat  popular akhir-akhir ini terutama dikalangan muda generasi bangsa. Semua telah terjangkiti sebuah kata yang menandakan seseorang tengah dilanda rasa kegelisahan, kecemasan, serta kesedihan pada jiwanya. Herannya banyak orang yang bangga mengatakan dirinya sedang galau. Entah itu pejabat, pegawai, buruh, pengangguran, kaya, miskin, tua, muda, pelajar ataupun santri telah latah mengkampanyekan ‘galau’ di negeri kita ini.
Jangan Galau, Allah Selalu Menyertaimu!

 Sabtu, 12 Mei 2012



MENGELUH, hampir menjadi fenomena di negeri mayoritas Muslim ini. Ironisnya mengeluh itu menimpa hampir semua tingkatan usia; mulai remaja sampai dewasa juga pria dan wanita. Akibatnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh mereka yang suka mengeluh, kecuali hal-hal yang akan semakin membuat jiwa dan akalnya terus melemah. Sehari-hari waktu yang dilalui hanya diisi curhat dari satu orang ke orang lain dengan memaparkan beragam masalah yang sedang membelitnya.

Selasa, 27 Maret 2012

MAHASISWA OH MAHASISWA.....
Pemberitaan di mass media tentang demonstrasi besar-besaran mewarnai headline dan laporan utama. protes keras terhadap kebijakan pemerinyah yang satu ini sudah menjadi 'bulan-bulanan rakyat' yang kesal terhadap kinerja pemerintah selama ini. mayoritas pendemo adalah berasal dari mahasiswa dan rakyat biasa, bahkan tidak jarang pemimpin daerah pun ikut turun tangan dalam melaksakan aksi tuntutan rakyat ini. pemandangan di beberapa kota-kota di Indonesia tak ubahnya seperti lautan manusia yang bergerak beriringan. akhirnya, aparat pun dengan tindakan represif, berusaha menjaga ketertiban diantara pendemo. namun, agaknya pertempuran melawan rakyat sendiri pun tak dapat terelakkan. saya membaca salah satu koran, dan dikatakan bahwa aparat di lapangan tidak dilengkapi water canon yang memadai sehingga polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet, tapi itu menurut versi mahasiswa. keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, berbalik 180 derajat, bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan peluru karet tapi hanya gas air mata saja. ini adalah hal biasa, aparat tidak mau begitu saja disalahkan. Siapa yang benar, siapa yang salah? Mahasiswa sebagai pilar penentu kemajuan bangsa, secara normatifnya, harus belajar dan berkreasi demi terciptanya tujuan bangsa ke depan. dengan adanya kebijakan pemerintah yang semakin tidak menentu, pemikiran mahasiswa tertuju pada hal tersebut. dengan bekal akademik yang dimiliki, berjuta-juta alasan dilontarkan ketika pemerintah dianggap tidak konsisten dengan janji-janjinya.

Minggu, 25 Maret 2012

Di mana ada masyarakat di situlah ada hukum (ubi societas ibi ius). Memang sejak zaman dahulu, masyarakat sudah bisa menciptakan sebuah hukum berdasarkan keadaan masyarakat tersebut. Namun, untuk saat ini, dampak dari sistem demokrasi yang mengharuskan kita memilih perwakilan dari masyarakat ke parlemen agaknya menjadi sebuah tanda tanya apakah hukum di masyarakat suaranya bisa sampai ke parlemen. Ada lagi hal yang menarik, yaitu dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan menjadi sebuah undang-undang. Undang-undang, dalam sistem hukum civil law, adalah bentuk aspirasi dan perwujudan dari rakyat/masyarakat. berarti, segala bentuk permasalahan dan persoalan sehari-hari apakah selalu membuat undang-undang agar tercipta kepastian hukum?? sumber hukum itu banyak sekali dan beraneka ragam, seperti misalnya saja kebiasaan (custom) yang terjadi dalam masyarakat, dan akhirnya kembalilah ke masyarakat. Sebuah undang-undang juga belum tentu efektif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, oleh karena itu, janganlah terpaku pada undang-undang saja jikalau memang ada persoalan dalam masyarakat yang belum di atur di sana, tetapi lihatlah sumber (hukum).