PAPER: INDONESIA DAN ZONA PERIKANAN TRADISIONAL

A.    Pendahuluan

Sejak zaman dahulu, laut dikenal sebagai tempat untuk terjadinya kegiatan kelautan. Pemanfaatan laut yang notabene begitu luas, dengan fungsinya sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa[1]. Melihat sejarah pengaturan hukum laut, sebagai bentuk dari hukum laut yang paling dini, pada abad ke-12 telah dikenal berbagai kompilasi dari peraturan-peraturan yang dipakai di laut Eropa[2], sedangkan yang terkenal karena sumbangan pemikiran atas hukum laut adalah Hugo Grotius, yang termuat dalam bukunya yaitu ‘Mare Liberum’ yang terbit pada tahun 1609, di mana pada masa itu pula terjadi konflik antara laut bebas (mare liberum) dengan laut tertutup (mare clausum)[3]. Indonesia sendiri, menurut sejarah, telah membuat pula Kitab Undang-Undang Amana Gappa, yang ditulis dalam bahasa Bugis, yang didalamnya mengandung ketentuan mengenai hukum adat Bugis di bidang pengangkutan laut[4].

Read More

FLASHBACK: KASUS RAWA TRIPA (PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

Uraian kasus Rawa Tripa

-       Rawa Tripa adalah kawasan rawa yang memiliki lahan gambut terletak di Kabupaten Nagan Raya, sebelah barat daya Provinsi Aceh, dengan luas 61.803 hektar, yang memiliki berbagai keanekaragaman hayati, seperti orang utan, tumbuh-tumbuhan, dsb. Rawa Tripa juga berjejeran dengan kawasan Pegunungan Leuser. Rawa Tripa ini juga termasuk dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang melalui PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memasukkan Rawa Tripa sebagai Kawasan Strategis berfungsi lindung.

Read More

Memanusiakan Manusia (sebuah refleksi pemikiran O Notohamidjojo) dalam tugas paper

1.    Pendahuluan

Hukum itu buatan manusia, atau dapat dikatakan artifisial. Oleh karena hukum buatan manusia, pastilah ia memiliki maksud untuk dibuat. Dari sinilah filsafat diperlukan untuk mencari apa itu hukum, apa itu hakikat hukum.[1] Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia.[2] Namun juga, sampai saat ini dapat dikatakan belum ada mengenai jawaban tentang hakikat hukum itu, karena para ahli memandang hukum juga bergantung dari sudut pandangnya sendiri.

Salah satu sumbangan pemikiran tentang hukum adalah pemikiran dari O. Notohamidjojo, yang secara khusus dibahas dalam paper ini. Walaupun dari sudut pandangnya sendiri untuk mendefinisikan hukum, beliau juga menggunakan beberapa pemikiran dari ahli hukum untuk meramu dan mengkombinasikan hakikat hukum itu sendiri. Menurut beliau, sebagaimana yang diungkap penulis, bahwa hukum itu memiliki dua tujuan pokok, yaitu memanusiakan manusia dan keadilan (yang nanti akan dibahas tersendiri dalam pembahasan). Kedua tujuan ini sangat esensial sekali, karena hukum itu harus memiliki kedua tujuan tersebut.

Read More

contoh perjanjian penyelesaian sengketa

PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA

MAJALAH TEMPO

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 April 2012, di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.      - Ichsan Chairurizal, SH,  pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tanggulrejo, Salatiga

-    Mukti Adi Raharjo, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Tegalrejo, Salatiga

Dalam hal ini mewakili dari pihak TEMPO, yang selanjutnya disebut P I H A K  P E R T A M A

Read More

Penegakkan Etika Profesi Hukum pada Hakim

1.      Pendahuluan

Lembaga peradilan adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci” (mission sacree) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “The Supreme Court is not court of justice, it is a court of law”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib, dan damai.[1] Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi dari lembaga peradilan ini, perlu adanya pendukung dari lembaga peradilan itu sendiri, yaitu sering disebut dengan tripilar penegak hukum. Di Indonesia, kita mengenal adanya tiga pilar penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Ketiga pilar penegak hukum ini harus berjalan bersama-sama dalam memberantas ketidakadilan dalam masyarakat dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya, ketiga penegak hukum tersebut memerlukan apa yang disebut dengan etika profesi hukum. Dalam hal ini, penulis mendahului dengan memberikan beberapa pengertian dari etika profesi hukum.

Read More